Info Bimtek Pusdiklat Pemendagri yang informatif

Dalam rangka membantu pemerintah meningkatkan produktifitas SDM, dalam hal ini Pemerintah Dalam Negeri mendirikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri di singkat Pusdiklat Pemendagri. Pusdiklat Pemendagri ini berorientasi dibidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Workshop, Bimbingan Teknis (Bimtek), Pengadaan barang dan jasa pemerintah, Kaji Banding/Study Banding, In House Training dan Seminar bagi instansi pemerintah baik Eksekutif, Legislatif maupun swasta dengan didukung oleh para professional dari berbagai latar belakang disiplin ilmu serta pengalaman di bidangnya masing-masing.

Kegiatan (baca: Pusdiklat Pemendagri) ini dimaksudkan untuk membantu program pemerintah dalam meningkatkan produktifitas SDM dan mensosialisasikan serta mensikronisasikan antara kebijakan pemerintah dengan dunia industri, begitupun sebaliknya pelaku industri dapat memberikan masukan dan kontribusi kepada pemerintah.

Visi Pusdiklat Pemendagri adalah mewujudkan peningkatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional. serta mencerminkan suatu keinginan dan cita-cita untuk menjadi yang terdepan dalam melanjutkan perjalanan organisasi sebagai motor penggerak perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan non formal ke arah yang lebih baik, serta cerminan komitmen organisasi sebagai elemen penggerak dan motivator untuk menjadi semakin baik, yang harus disinergikan dengan elemen penggerak lainnya dalam suatu kesisteman yang utuh.

Sedangkan Misi Pusdiklat Pemendagri :

Mendorong peningkatan kemampuan sumber daya melalui Bimbingan Teknis (Bimtek),/ Sosialisasi, Mendorong peningkatan pendidikan dan pelatihan (Diklat), Sosialisasi, dan pemahaman informasi.;

Bersama masyarakat dan institusi lainnya memberikan kontribusi terhadap terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui konsultasi publik atas setiap kebijakan yang akan diterapkan, dan Mendorong lahirnya inisiatif, kreatif dan kemandirian masyarakat;Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan yang dilakukan.

Motto Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri

“BERSAMA MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA”

Bimbingan Teknis atau disingkat Bimtek adalah suatu kegiatan yang diperuntukkan untuk memberikan bantuan yang umumnya berupa tuntunan, bisa juga dalam bentuk nasehat untuk menyelesaikan suatu masalah/persoalan yang sifatnya teknis. Bimbingan Teknis / Bimtek merupakan suatu kegiatan pelatihan serta pengembangan pengetahuan dan kemampuan yang dapat di pergunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh setiap institusi tertentu maupun individu.

Sehingga dengan mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis diharapkan setiap individu maupun institusi tertentu, baik lembaga pemerintahan atau swasta dapat mengambil sebuah manfaat dengan berorientasi pada kinerja. Sedangkan keuangan dapat diartikan dengan Ilmu keuangan, dan asset lainnya atau Manajemen asset tersebut serta menghitung, dan mengatur risiko proyek.

Oleh karena itu, Pusdiklat Pemendagri memberikan Info Bimtek yang selalu up to date.

Berikut ini Info Bimtek yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Pemendagri:

Bimtek Keuangan

adalah suatu kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta pengembangan pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan keuangan yang dapat di gunakan sebagai suatu pemecahan masalah yang sering di hadapi bagi setiap individu maupun institusi tertentu.

Maksud dan Tujuan dilaksanakannya Bimbingan Teknis / Bimtek keuangan adalah Untuk menyelesaikan suatu kasus / permasalahan yang terjadi dan dihadapi oleh para pejabat sehingga penyelesaiannya dapat di pertanggungjawab kan sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku.

Bimtek penyusunan APBD

Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Serta telah diterbitkan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Peyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.

Related Post: